Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794286753

Deskripsi Fisik

lxxvii, 658hlm, 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.598044 Har h

Hukum Agraria: Kajian Komprehensif

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028730983

Deskripsi Fisik

xiv, 426 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 San h

Hukum agraria Indonesia : Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9794286303

Deskripsi Fisik

xliv,787 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 Har h

Hukum Agraria di Indonesia : Konsep dasar dan implementasi

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9798979117

Deskripsi Fisik

237 hlm : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 Sit h

Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah

Edisi

Ed.1 Cet.3

ISBN/ISSN

9793465859

Deskripsi Fisik

xvi, 342 hlm : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 San h

Hak Menguasai Tanah Oleh Negara : Paradigma baru untuk reformasi agraria

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979261723x

Deskripsi Fisik

xiv, 310 hlm : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 Bak h

Hukum pengadaan tanah : Pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum pra d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021642412

Deskripsi Fisik

x, 316 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 Sug h

Hukum Agraria Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah

Edisi

-

ISBN/ISSN

9791073899

Deskripsi Fisik

xvi, 136 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 Muc h

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalahan yang berujung pada sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Di satu sisi, Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain Pemerintah Pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yan…

Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah

Instrumen hukum campuran (Gemeenschapelijkrecht) menghadirkan konsep tolok ukur keabsahan atas tindak pemerintahan. Buku ini tidak semata-mata berisi hukum administrasi, tetapi juga hukum adat, hukum perdata dan hukum agraria. Beberapa hal penting dalam buku ini; pertama, dalam hal apa suatu pemerintahan merupakan tanggung jawab atau tanggung gugat pejabat publik untuk menjalankan kebijakan-ke…