Pembahasan dalam buku ini mengenai antara lain, pertama, Perkembangan Kontemporer dalam Studi Ketatanegaraan dan Ketatabangsaan. Kedua, mengenai Konstitusi Hijau Indonesia, ketiga, Konstitusionalitas Haluan Negara untuk Mewujudkan Tujuan Negara Berdasarkan Pancasila. Keempat, menguraikan tentang Revitalisasi Haluan Negara dan Penataan Kewenangan MPR dan DPR Melalui usul Terbatas Perubahan ke-5 …
Secara sistematis buku ini terdiri atas 9 bab, meliputi: Bab 1 Pengantar; Bab 2 Kepemiluan di Indonesia; Bab 3 Hukum Pidana dan Pemilu; Bab 4 Tindak Pidana Pemilu; Bab 5 Stelsel Pidana Pemilu; Bab 6 Hukum Acara Pidana Pemilu; Bab 7 Putusan Pidana Pemilu; Bab 8 Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kriminologi; dan Bab 9 Tanggung Jawab Pidana Partai Politik.
Ilmu hukum berparadigma Pancasila merupakan suatu kategori ilmu hukum yang khas Indonesia, namun bersifat objektif-universal. Ilmu hukum ini, berporos dari Tuhan YME. Ilmu hukum ini sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa maupun nilai-nilai lain dalam bingkai nilai Ketuhanna Yang Maha Esa itu. Keberadaan dan kehadiran ilmu hukum ini bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah anugrah. Sampa…
Materi dalam buku ini antara lain: prolog; konsepsi dan asas-asas hukum acara perdata; kewenangan mengadili; mekanisme dan sistematika peradilan perdata; kuasa khusus di pengadilan; perihal kuasa insidentil; pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak; mediasi; gugatan dan permohonan; pemeriksaan setempat; penyitaan; putusan pengadilan; upaya hukum; penyelesaian gugatan sederhana; kedudukan…
Buku ini selain menyajikan materi dasar hukum bisnis, tetapi buku ini juga menyajikan aspek kontemporer yang meliputi misalnya financial technology (fintech), uji tuntas hukum (legal due diligence), aspek hukum dalam endorsement, sustainability dalam bisnis, omnibus law, perizinan berbasis online single submission (OSS), hingga revolusi industri 40, dan kecerdasan buatan (artificial intelligenc…
Buku ini memberikan penjelasan secara sistematis dan runtun sesuai topik, pasal serta peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang perpajakan. Selain itu, buku ini juga menyajikan ketentuan perpajakan yang dianut oleh undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), yaitu transaksi terutang (PPN), kegiatan membangun sendiri serta penjualan aktiva tetap yang menurut tujuan semula tid…
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan mengenai persolan kajian perkembangan hukum pidana dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi baik secara teoretis maupun yuridis. Dalam pembahasannya, buku ini diawali dengan mengkaji terlebih dahulu perkembangan kegiatan ekonomi di masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Bahasan ini kemudian…
Buku ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu Bagian Pertama tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perjalannan Konseptual, Politik dan Hukum, Bagian Kedua tentang Dewan Perwakilan Rakyat Menurut dan Berdasarkan UUD 1945, Bagian Ketiga tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik, Bagian Keempat, Presiden, Bagian Kelima tentang Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUD 1945, Bagian Keenam …