Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual: Dalam Hukum Pidana Islam

Gratifikasi yang disebut juga risywah, suap, atau sogok merupakan salah satu bentuk korupsi yang dalam praktiknya dapat melibatkan pengusaha dan penguasa. Di samping itu, gratifikasi tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga para penghulu yang bertugas mencatat pernikahan di luar jam kantor dan terbukti menerima hadiah dari sahibul hajat. Sementara itu, mengenai kriminalitas seksual, h…

Teori Maslahat dan relevansinya dengan perundang-undangan pidana khusus di In…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789797972943

Deskripsi Fisik

xxxi, 369 hlm.; 21 cm

Judul Seri

Seri Disertasi

No. Panggil

297.272 Asm t

Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah): untuk IAIN, STAIN, PTAIS

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

196 hlm : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.272 Hak h

Cat Cailling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

S-2019 Pus HKI

Hukum pidana internasional dalam dinamika pengadilan pidana internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021186176

Deskripsi Fisik

viii, 324 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Dia h

Hukum pidana khusus : Memahami delik-delik di luar KUHP

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786020895451

Deskripsi Fisik

xiv, 380 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Ren h

Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786027853867

Deskripsi Fisik

xviii, 278 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.272 Ber m

Perbandingan hukum pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794212539

Deskripsi Fisik

x, 158 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Ari p

Hukuman Mati Menurut Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

22 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.272 Maw h

Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik

Buku ini berisi kajian teoritis dan praktik umum pidana terorisme di Indonesia, meliputi pengertian dan ruang lingkup terorisme, asas-asas hukum pidana materiil dan formil dalam Undang-undang no. 15. Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidana dalam undang-undang terorisme, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana…