Hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028730617

Deskripsi Fisik

xxvi, 686 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Tit h

Praktek-praktek Peradilan Tata Usaha Negara: Buku Pertama

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794140139

Deskripsi Fisik

xviii, 262 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Kal p

Praktek-praktek Peradilan Tata Usaha Negara: Buku Ketiga

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794141243

Deskripsi Fisik

xii, 520 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 p

Hukum Tata Negara Perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794140406

Deskripsi Fisik

x, 238 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Bas h

Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789796924745

Deskripsi Fisik

ix, 393 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Soe h

Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029413304

Deskripsi Fisik

xlviii, 560 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Azh b

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028986298

Deskripsi Fisik

x, 290 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 Cah h

Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2

Buku ini merupakan buku teks bagi para siswa dan mahasiswa yang mendalami bidang hukum, pemerintahan dan sosial politik. Pembahasan di dalamnya berusaha menggali dan memperdalam pengetahuan tentang asas-asas hukum tata negara serta hukum tentang hubungan negara dan masyarakat. Di antaranya membahas tentang pengertian dasar kenegaraan dan pemerintahan, masalah ketatanegaraan, penentuan hukum tat…

Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang terjadi diawal reformasi politik di Indonesia membawa implikasi yang serius terhadap berubahnya sistem ketatanegaraan hingga saat ini. Disamping perubahan formal UUD Negara RI tahun 1945 terus mengalami perubahan secara non formal yang dilakukan oleh lembaga legislatif maupun oleh interplay legislatif-yudikatif dengan mengabaikan prosedur amandeme n forma…

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik: Dilampiri Undang-unda…

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…