Kedudukan Hukum Perangkat Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Skripsi

Kedudukan Hukum Perangkat Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)

Safira, Fransisca Bella Liza - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

UIN SATU Tulungagung S-2024 Saf HTN

HTN20240167

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: S-2024 Saf HTN
Penerbit: Tulungagung : FASIH UIN SATU TULUNGAGUNG., 2024
Deskripsi Fisik: xv, 89 hlm, 21 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Kedudukan Hukum
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Kedudukan Hukum Perangkat Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar