Secara sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan hidup yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hidup antarmanusia. Peraturan dan petunjuk hidup itu memberikan arahan perbuatan mana yang harus dihindari. Tatanan di dalam masyarakat, ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat memaksa. Hal ini untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat yang disebut peraturan hukum atau tatanan huk…
Penggunaan istilah hak menguji (Toetsingsrecht) dan judicial review sering menimbulkan kerancuan. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan akademisi ialah adanya anggapan bahwa judicial review identik dengan hak menguji. Kekeliruan yang menganggap identik judicial review dengan hak menguji (Toetsingsrecht) dapat diperbaiki dengan memahami sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara, apakah si…
Buku ini merupakan suatu pengantar pasar modal di Indonesia yang diperuntukkan bagi kalangan akademisi, kalangan eksekutif bisnis dan lembaga-lembaga keuangan, otoritas pengambil kebijakan di bidang pasar modal, serta masyarakat umum yang tertarik berinvestasi di pasar obligasi, sebagai pengantar, materi buku ini dirancang cukup komprehensif yang dimulai dengan uraian tentang pemahaman umum sur…
Sejak era reformasi, jumlah investasi, khusunya investasi asing, yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil inventarisasi BKPM, terdapat dua kendala internal dan eksternal. Salah satu yang menjadi kendala eksternal adalah adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Dengan adanya undang-unda…
Instrumen hukum campuran (Gemeenschapelijkrecht) menghadirkan konsep tolok ukur keabsahan atas tindak pemerintahan. Buku ini tidak semata-mata berisi hukum administrasi, tetapi juga hukum adat, hukum perdata dan hukum agraria. Beberapa hal penting dalam buku ini; pertama, dalam hal apa suatu pemerintahan merupakan tanggung jawab atau tanggung gugat pejabat publik untuk menjalankan kebijakan-ke…
Buku ini merunut dan turut menjernihkan berbagai isu kontroversial yang muncul menyusul amandemen atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada 1999-2002. Analisisnya bersifat akademik-ilmiah tetapi penyajiannya bergaya bahasa populer dan mudah dicerna. Penulisnya, Moh. Mahfud MD, mempunyai kapasitas untuk ikut membedah kontroversi isu-isu tersebut karena latar belakang dan pengalamannya sebagai a…
Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, disusunlah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang tersebut. Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebbut pe…
Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali memuat kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Penulis buku ini bukan hanya seorang akademisi, melainkan juga praktisi dalam bidang hukum selama beberapa tahun, sehingga diharapkan buku ini…